Tulisan tahun 2009
(Awalnya menanggapi satu kiriman di milis yang menanyakan masa depan Yogya sebagai kota pendidikan, ditandai trend menurunnya jumlah siswa/mahasiswa yang melanjutkan sekolah ke Yogya)
Saya setuju dengan dugaan seorang teman di milis dengan nama email Juragan Soekarno bahwa status Yogya sebagai kota pendidikan semakin terancam. Alasannya Yogya kini semakin kerasukan gaya hidup hedonis, bahkan akses ke situ lebih mudah (dan murah?) daripada kota Jakarta.
Mungkin saja itu benar, karena sudah lama tidak meninggalkan Yogya dan kalau sempat berkunjung tidak sempat mengamati kehidupan sekitar kampus secara cermat.
Yang segera terasa memang Yogya semakin macet. Kendaraan bermotor semakin banyak, bangunan baru juga tumbuh pesat. Dan cilakanya, tanpa karakter yang jelas. Arsitektur bangunan-bangunan baru itu berani mencampurkan bermacam gaya. Kecuali ukurannya yang jarang terlalu besar, hampir tak tampak lagi ciri kesederhanaan dan keramahan Yogya sebagaimana saya temui dulu.
Romantis amat ya? He he
Kampus-kampus (termasuk UGM) sepertinya tak luput dari gemuruh pembangunan gedung-gedung baru ini. Bahkan UGM kini tak malu-malu lagi membangun pagar pembatas dan gerbang yang kukuh angkuh untuk mencegah sembarang orang melintas di halamannya. Seorang teman dengan jitu menangkap ironi ditengah hingar bingar pembangunan ini, saat dia menengok perpustakaan (Saya sendiri tak kepikiran untuk ke sana, he he). Tak banyak perubahan pada bangunan perpustakaan itu. Tetap kusam dan tua. Itu mungkin sebabnya dia tetap kalah ramai dengan pusat perbelanjaan yang ada tak jauh darinya. Entah koleksinya, cuma sepertinya sekarang ada tambahan akses internet yang agak menaikkan daya tariknya di mata mahasiswa dan calon pengunjung lainnya.
Perpustakaan adalah salah satu tetenger (landmark) lembaga pendidikan. Di dalamnya tersimpan biographi kampus yang memangkunya. Bila sekarang pemangkunya lebih sibuk dengan bagian lain dari dirinya, bisa dibayangkan seberapa peduli sebenarnya kampus sekarang dengan misi awalnya?
Saya jadi teringat sentilan dari, kalau tak salah, Ashadi Siregar yang mempertanyakan klaim UGM sebagai universitas kerakyatan. Dulu mungkin klaim seperti itu bisa dibuktikan dengan adanya orang seperti Mubyarto yang dengan tekun dan gigih menggali, menyusun dan menyebarluaskan apa yang disebut ekonomi "kerakyatan" pancasila (yang sayangnya tak pernah kupahami dengan memadai). Lalu adanya mahasiswa dari berbagai daerah dan etnis dan terutama dari berbagai kelas sosial. Hanya saja, klaim tersebut harus diperkuat lagi dengan pengembangan kurikulum yang memang berpihak pada rakyat. Tidak begitu saja membebek pada agenda-agenda pembangunan.
Lagipula, apa yang sesungguhnya membedakan materi pelajaran di UGM, UI, Unpad, Tadulako, USU atau Cendrawasih?
Rasa-rasanya, itu cuma masalah kelengkapan materi ajar dan bahan rujukan saja. Tidak ada beda mencolok antara, misalnya sosiologi yang diajarkan di UI dan UGM, karena sesungguhnya materinya sama-sama impor. Belum ada rasanya sosiologi atau ekonomi yang khas UGM atau UI atau Unpad, sebagaimana misalnya orang bisa membedakan antara materi kuliah di Eropa yang historis dan Amerika yang pragmatis. Atau antara ekonomi universitas anu yang keynessian dan ekonomi institut ini yang monetaris.
Saya tidak tahu seberapa luas sentilan itu beredar dan seberapa jauh dampaknya terhadap pengembangan kurikulum pengajaran di UGM sampai saat ini. Yang jelas dengan bergantinya status badan hukumnya, UGM tak terelakkan kini jadi semakin mahal (ada yang bisa kasih data berapa?). Sulit membayangkan akan menemui mahasiswa dari strata bawah, apalagi bila dia hanya punya kecerdasan biasa-biasa saja, seperti halnya saya, berkeliaran di kampus UGM dalam 5 tahun ke depan.
Bila UGM, yang merupakan lokomotif kota pendidikan saja telah kian mahal (untuk tidak menyebutnya komersial), logis saja rasanya bila kita menemukan Yogya pun menjadi kian mahal dan urban. Hedonisme adalah anak haram dari urbanisasi. Tak diharapkan apalagi diakui, tetapi selalu lahir dari rahim kota.
Apa pendidikan yang baik memang harus selalu berarti murah dan berada di kota yang biaya hidupnya murah juga?
Saya nggak bisa jawab.
Beralihnya tempat kuliah ke negeri tetangga, sepertinya juga bukan alasan lebih murah (semurah-murahnya, ya hidup di negeri orang), tapi karena kualitas.
Kualitas lembaga pendidikan dari mana? Ya dari spirit awal lembaga pendidikan itu sendiri, penelitian dan pengembangan, dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
Lembaga pendidikan yang bagus, bukanlah yang mengabdi pada kepentingan saat ini tapi yang secara serius mempersiapkan masa depan.
Ini maunya apa to, dari ngomongin kota kok sampainya ke ideologi kampus?
Maksud saya, mempertanyakan masa depan kota pendidikan Yogyakarta, sepertinya tidak akan cukup bila hanya melihatnya dari pertumbuhan jumlah murid dan mahasiswanya saja, atau semakin tapi mungkin perlu juga menengok lebih jauh ke dalam, ruh dan desain pengembangan pendidikan itu sendiri.
Mau dibawa kemana pendidikan di Yogyakarta?
(Awalnya menanggapi satu kiriman di milis yang menanyakan masa depan Yogya sebagai kota pendidikan, ditandai trend menurunnya jumlah siswa/mahasiswa yang melanjutkan sekolah ke Yogya)
Saya setuju dengan dugaan seorang teman di milis dengan nama email Juragan Soekarno bahwa status Yogya sebagai kota pendidikan semakin terancam. Alasannya Yogya kini semakin kerasukan gaya hidup hedonis, bahkan akses ke situ lebih mudah (dan murah?) daripada kota Jakarta.
Mungkin saja itu benar, karena sudah lama tidak meninggalkan Yogya dan kalau sempat berkunjung tidak sempat mengamati kehidupan sekitar kampus secara cermat.
Yang segera terasa memang Yogya semakin macet. Kendaraan bermotor semakin banyak, bangunan baru juga tumbuh pesat. Dan cilakanya, tanpa karakter yang jelas. Arsitektur bangunan-bangunan baru itu berani mencampurkan bermacam gaya. Kecuali ukurannya yang jarang terlalu besar, hampir tak tampak lagi ciri kesederhanaan dan keramahan Yogya sebagaimana saya temui dulu.
Romantis amat ya? He he
Kampus-kampus (termasuk UGM) sepertinya tak luput dari gemuruh pembangunan gedung-gedung baru ini. Bahkan UGM kini tak malu-malu lagi membangun pagar pembatas dan gerbang yang kukuh angkuh untuk mencegah sembarang orang melintas di halamannya. Seorang teman dengan jitu menangkap ironi ditengah hingar bingar pembangunan ini, saat dia menengok perpustakaan (Saya sendiri tak kepikiran untuk ke sana, he he). Tak banyak perubahan pada bangunan perpustakaan itu. Tetap kusam dan tua. Itu mungkin sebabnya dia tetap kalah ramai dengan pusat perbelanjaan yang ada tak jauh darinya. Entah koleksinya, cuma sepertinya sekarang ada tambahan akses internet yang agak menaikkan daya tariknya di mata mahasiswa dan calon pengunjung lainnya.
Perpustakaan adalah salah satu tetenger (landmark) lembaga pendidikan. Di dalamnya tersimpan biographi kampus yang memangkunya. Bila sekarang pemangkunya lebih sibuk dengan bagian lain dari dirinya, bisa dibayangkan seberapa peduli sebenarnya kampus sekarang dengan misi awalnya?
Saya jadi teringat sentilan dari, kalau tak salah, Ashadi Siregar yang mempertanyakan klaim UGM sebagai universitas kerakyatan. Dulu mungkin klaim seperti itu bisa dibuktikan dengan adanya orang seperti Mubyarto yang dengan tekun dan gigih menggali, menyusun dan menyebarluaskan apa yang disebut ekonomi "kerakyatan" pancasila (yang sayangnya tak pernah kupahami dengan memadai). Lalu adanya mahasiswa dari berbagai daerah dan etnis dan terutama dari berbagai kelas sosial. Hanya saja, klaim tersebut harus diperkuat lagi dengan pengembangan kurikulum yang memang berpihak pada rakyat. Tidak begitu saja membebek pada agenda-agenda pembangunan.
Lagipula, apa yang sesungguhnya membedakan materi pelajaran di UGM, UI, Unpad, Tadulako, USU atau Cendrawasih?
Rasa-rasanya, itu cuma masalah kelengkapan materi ajar dan bahan rujukan saja. Tidak ada beda mencolok antara, misalnya sosiologi yang diajarkan di UI dan UGM, karena sesungguhnya materinya sama-sama impor. Belum ada rasanya sosiologi atau ekonomi yang khas UGM atau UI atau Unpad, sebagaimana misalnya orang bisa membedakan antara materi kuliah di Eropa yang historis dan Amerika yang pragmatis. Atau antara ekonomi universitas anu yang keynessian dan ekonomi institut ini yang monetaris.
Saya tidak tahu seberapa luas sentilan itu beredar dan seberapa jauh dampaknya terhadap pengembangan kurikulum pengajaran di UGM sampai saat ini. Yang jelas dengan bergantinya status badan hukumnya, UGM tak terelakkan kini jadi semakin mahal (ada yang bisa kasih data berapa?). Sulit membayangkan akan menemui mahasiswa dari strata bawah, apalagi bila dia hanya punya kecerdasan biasa-biasa saja, seperti halnya saya, berkeliaran di kampus UGM dalam 5 tahun ke depan.
Bila UGM, yang merupakan lokomotif kota pendidikan saja telah kian mahal (untuk tidak menyebutnya komersial), logis saja rasanya bila kita menemukan Yogya pun menjadi kian mahal dan urban. Hedonisme adalah anak haram dari urbanisasi. Tak diharapkan apalagi diakui, tetapi selalu lahir dari rahim kota.
Apa pendidikan yang baik memang harus selalu berarti murah dan berada di kota yang biaya hidupnya murah juga?
Saya nggak bisa jawab.
Beralihnya tempat kuliah ke negeri tetangga, sepertinya juga bukan alasan lebih murah (semurah-murahnya, ya hidup di negeri orang), tapi karena kualitas.
Kualitas lembaga pendidikan dari mana? Ya dari spirit awal lembaga pendidikan itu sendiri, penelitian dan pengembangan, dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
Lembaga pendidikan yang bagus, bukanlah yang mengabdi pada kepentingan saat ini tapi yang secara serius mempersiapkan masa depan.
Ini maunya apa to, dari ngomongin kota kok sampainya ke ideologi kampus?
Maksud saya, mempertanyakan masa depan kota pendidikan Yogyakarta, sepertinya tidak akan cukup bila hanya melihatnya dari pertumbuhan jumlah murid dan mahasiswanya saja, atau semakin tapi mungkin perlu juga menengok lebih jauh ke dalam, ruh dan desain pengembangan pendidikan itu sendiri.
Mau dibawa kemana pendidikan di Yogyakarta?
No comments:
Post a Comment